buat KPK (Kemerosotan Profesi Kerja)


Kalau memang terjadi korupsi, harus bagaimana?

Kalau memang tidak sanggup menutupi ketidakmampuannya, harus apa?

Kalau memang para koruptor gak mau ngaku, emang kita bisa maksa?

Bahkan kalau dirunut koruptor ternyata lebih cerdik dari lembaga anti korupsi ini (KPK- Komisi Pemberantasan Korupsi)

Hingga dalam usaha menangkap, mencuri tahu (bukan mencari tahu), menyadap (dengan izin pengadilan negeri), memberondong para praduga bersalah (hampir terdakwa) dengan beribu pertanyaan dan pojokan tanda seru perintah.

Memang disayangkan kerja pemerintah yang kurang tanggap dan kurang cepat . Dalam kasus baru-baru ini buka: kompas, kpk.

hingga kasus-kasus lain dengan isi menambal kekurangan KPK dalam usaha pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) walau sering ada plesetan menyebutkan Kuliah Kerja Nyata, disebut begitu dirasa oke juga, karena pada dasarnya yang lebih menonjol adalah teori dari pada praktek, lebih condong ke bagaimana menerapkan teori bukan mencetuskan ide praktik sendiri. Dapat dikatakan bahwa praktik adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan teori tetapi mau tidak mau ada bangsa lain yang mengatakan Indonesia MEROSOT karena kurang praktik dan sebut aja walau sudah digembar-gemborkan tentang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk membarengi Kuliah bagi yang kurang mampu tapi ternyata ada dugaan salah mengenai sekolah tingkat ini. Dirasa untuk kalangan berekonomi kurang ternyata tidak juga, ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan praktiknya lebih menggunakan ide di otak daripada teori yang tidak dibuktikan.

KPK merasa risih tentunya bila hanya dipojokkan pemerintah di atasnya bila kinerja dinilai LEMOT, tapi sayangnya yang terbukti adalah adanya atau tidak buket kepercayaan pada lembaga yang berwenang menangani masalah korupsi ini. Dan solusi membangun untuk kinerja selanjutnya dan selanjutnya agar tidak dinilai standar dalam melakukan tugasnya.

Itulah mengapa KPK yang demikian dinamakan Kemerosotan Profesi Kerja , karena Profesi ini yang paling cocok bagi KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dalam tugasnya dan dalam wewenang yang didapat serta pertaruhan ‘nama’ yang disandangnya adalah hukum untuk koruptor.

Karena KPK sudah terbantu dengan adanya profesi badan penyidik dan pernyelidik utnuk pengusutan kasus yang mau tidak mau harus usai pada waktunya.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menilai, mayoritas kasus korupsi di tingkat daerah belum dapat terselesaikan. Hal itu, ujar dia, diakibatkan masih adanya dana APBD yang secara khusus dialokasikan untuk institusi penegak hukum di masing-masing daerah. Dengan demikian, penegakan hukum di daerah masih sering tebang pilih. “Kami dengar sering sekali terjadi tindak korupsi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi atau aparat penegak hukum yang malah ikut-ikutan kecipratan uang hasil korupsi,” ungkap Teten kepada SINDO, kemarin.

Semua itu, kata dia, bisa terjadi karena masih banyak penegak hukum di tingkat daerah yang mendapat alokasi dana dari APBD. Kondisi seperti itu, kata Teten, membuat penegakan hukum di daerah menjadi macet.

Oleh karena terbantunya kekuatan infrastruktur pemerintah KPK dirasa perlu memajukan operasionalnya dalam pengusutan kasus korupsi

(*) sekian dari saya, tertanda*

Iklan

The URI to TrackBack this entry is: https://10fingaqua.wordpress.com/2009/09/12/buat-kpk-kemerosotan-profesi-kerja/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: