Pemadaman listrik,perlukah.

Bisa dibilang kami boros, bisa dibilang kami membutuhkan untuk sesuatu jadi kita mendapat kesimpulan kami butuh listrik.

apakah perlu pemadaman listrik utnuk sehari demi pengurangan pemakaian listrik dan penghematan listrik untuk anak cucu kita kelak?

jawabannya adalah sebagai berikut:

Ya dan memang perlu.

mengapa?

karena konsumsi listrik kita dirasa terlalu boros dan berlebihan karena kelupaan mematikan listrik dan pemakaian untuk yang sebenarnya tidak perlu

berbagai iklan sudah dicoba untuk mengurangi listrik dengan mematikan dan mengurangi pada jam-jam terntentu. Berbagai cara seperti pemadaman listrik dalam sehari juga sudah dilakukan pemerintah tapi alhasil yang kita lihat hanya trafo yang meledak yang membuat listrik mati sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari.

Listrik rumah tangga dan industri yang digunakan dalam jumlah yang cukup besar dapat dibilang disitulah inti pemborosannya. Listrik jaman sekarang sudah terhitung mahal dibanding sebelumnya, penemuan listrik jugalah yang menyadarkan kita tanpa listrik semua aktivitas mati total. maka dibangun dua cabang pusat listrik atau beberapa cabang untuk menghindari terjadinya pemogokan aktivitas.

Listrik menjadi sumber kebutuhan atau kebutuhan primer dalam industri besar maupun kecil sekarang contoh saja dulu mesin jahit tidak menggunakan listrik tetapi kerja tangan dan kaki sekarang mesin jahit bermesin sudah muncul bahkan kita butuh listrik untuk menjalankan mesin tersebut.

Disinilah letak kehebohan bila tidak listrik, litsrik dibutuhkan, usaha pemerintah harus selalu dicanangkan demi perubahan dan penghematan selanjutnya.

Usaha seperti baliho dan sebagainya iklan media massa dan pantauan media massa dilakukan semaksimal mungkin demi anak cucu kita.

KPI dan siaran langsung sidang DPR

Baru-baru ini terdengar siaran rapat DPR yang dilarang oleh KPI dalam penyiaran secara live.

Pertanyaannya: kenapa KPI melakukan itu

Jawaban             : karena itu dianggap terlalu dibuat-buat bahkan dalam sidang DPR dianggap terlalu lebay (berlebihan-red)

bila ternyata ada yang lebih perlu disensor atas dasar keamanan dan perlindungan terhadap privasi itu mungkin lebih enak didengar ketimbang anggapan berlebihan tadi.

Alasannya yang tidak logis terhadap berlangsungnya persidangan. Karena mau bagaimanapun persidangan lebih baik di publikasikan sebagai momok pemberitaan yang terjadi pada kalangan DPR dan sebagainya, karena mau bagaimana rakyat yang berkuasa di Indonesia. Maka sudah selayaknya rakyat diberitahu apa yang terjadi dalam pemerintahan.

tetapi sayangnya ada kata siaran langsung. se-berlebih-lebihannya siaran tersebut itu yang seharusnya disiarkan dan diberitahukan kepada publik, tidak pandang terhadap editan dan kamuflase persidangan.

Kebijakan pers dan dalam pengambilan gambar secara langsung memang sudah ditentukan oleh KPI sendiri tetapi alangkah eloknya persidangan diberitakan apa adanya agar tidak membohongi rakyat sendiri.

tertera dalam kasus ini pembohongan terhadap publik lewat media massa yang tidak disebarluaskan secara langsung tetapi malah diedit dan dibenahi dulu, kalau dalam tata cara pengambilan gambar perlu diedit supaya mendapat gambar yang bagus itu sih oke-oke saja. tetapi dalam pemberitaan dan isi siaran lebih baik diberitakan apa adanya.

kasus ini sebenarnya bukan masalah pembohongan tetapi masalah pembodohan rakyat karena tidak menceritakan yang sebenarnya sehingga seperti yang terlihat tidak sama seperti yang sebenarnya, itu saja.

Sidang DPR tidak sebanding dengan siaran berefek negatif seperti porno film dan bagian siaran hiburan yang berefek negatif terhadap masyarakat sehingga ditiru oleh publik.

tetapi sudah selayaknya publik bisa membedakan sendiri dan memilah siaran yang cocok untuk diri mereka masing-masing. Bukan dengan bantuan sensor dan siaran yang sebenarnya tidak dibuat-buat maka disiarkan secara langsung.

lebih baik KPI memikirkan bagaimana memberitahu publik dengan kondisi sebenarnya yang berlangsung di pemerintahan dan membantu mencari solusi terhadap pemerintahan dengan menyiarkan yang sebenarnya dari pada melarang siara langsung yang berisi sebenarnya. Karena dalam kasus ini definisi berlebihan belum ditemukan penjelasannya. entah karena perdebatan sengit dalam sidang kabinet atau mungkin siaran yang mempublikan privasi sendiri.

buat KPK (Kemerosotan Profesi Kerja)

Kalau memang terjadi korupsi, harus bagaimana?

Kalau memang tidak sanggup menutupi ketidakmampuannya, harus apa?

Kalau memang para koruptor gak mau ngaku, emang kita bisa maksa?

Bahkan kalau dirunut koruptor ternyata lebih cerdik dari lembaga anti korupsi ini (KPK- Komisi Pemberantasan Korupsi)

Hingga dalam usaha menangkap, mencuri tahu (bukan mencari tahu), menyadap (dengan izin pengadilan negeri), memberondong para praduga bersalah (hampir terdakwa) dengan beribu pertanyaan dan pojokan tanda seru perintah.

Memang disayangkan kerja pemerintah yang kurang tanggap dan kurang cepat . Dalam kasus baru-baru ini buka: kompas, kpk.

QUICK COUNT

sumber KOMPAS

Pukul 02.30 tgl : 9 Juli 2009

berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan didapat dan berdasarkan sumber terpercaya kemaren tanggal 8 Juli 2009 Indonesia mengadakan pemilu putaran pertama dengan hasil sebagai berikut. Dan dari hasil yang didapat SBY- Boediono menempati urutan teratas…

1. MEGA + PRABOWO

26,57%

2. SBY-BOEDIONO

60,48%

3. JK-WIRANTO

12,60%